Peserta pertemuan :
Pertemuan diikuti oleh peserta sebanyak 53 orang yang terdiri dari Subdit Malaria, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Biro Hukor Kemenkes, Subdit Promkes Kemenkes, Sub Bag Keuangan, , Subdit Surveilans, Subdit Karantina Kesehatan, Global Fund, UKPBJ Ditjen P2P, Subdit Vektor, Dinkes Propinsi Jawa Tengah, Litbangkes, dan KKP Tanjung Priok
Jalannya Pertemuan :
- Pembukaan pertemuan oleh Kasubdit Malaria Ditjen P2P Kemenkes RI dr. Nancy Dian Anggraeni, M Epid . Secara nasional tahun 2030 Indonesia bebas dari malaria. Surveilans migrasi merupakan bagian dari program surveilans malaria untuk mendeteksi masuknya kasus impor ke daerah yang sudah eliminasi. Kegiatan merupakan evaluasi kegiatan Subdit Malaria Tahun 2019. Salah satu kegiatan ini adalah juga melakukan revisi terhadap buku juknis Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Pelayanan Kesehatan dan KKP yang sudah ada tahun 2016.
- Paparan mengenai Evaluasi Pengadaan di Subdit Malaria oleh Kasubbag ULP Ditjen P2P yang diwakili oleh Dwi Puspasari, SKM, MSc
- Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen P2P mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- KAK perencanaan tidak sama dengan KAK UKPBJ artinya KAK pengadaan Subdit Malaria yang diterima oleh UKPBJ harus lebih detail agar pengadaan tidak abu-abu
- Mulai 2020 semua pengadaan termasuk di Subdit Malaria harus berdasarkan atas E Catalog,
- Prinsip pengadaan di UKPBJ Ditjen P2P adalah barang yang sama dengan kode MAK yang sama harus diadakan bersama tidak dipecah-pecah
- Paparan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten dan Kota oleh Kepala PSP, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI yang diwakili oleh dr. Halimatussadiah, MKM
- Mekanisme Penyesuaian Hibah tidak terencana menjadi terencana oleh Kepala APBN 1, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI yang diwakili oleh dr. Halimatussadiah, MKM
- Pembahasan draft penyempurnaan revisi Juknis Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Pelayanan Kesehatan dan KKP tahun 2016 yang telah diterbitkan. Juknis tahun 2016 mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 293/MENKES/SK/IV 2009 tentang Eliminasi Malaria.
- penyesuaian dasar hukum kegiatan surveilans migrasi malaria dengan penambahan dasar hukum yang baru
- penyempurnaan definisi operasional kegiatan Surveilans Migrasi Malaria di Pelayanan Kesehatan dan KKP
- perubahan nomenklatur status eliminasi malaria dibagi dalam 4 tahap yaitu : Tahap pemberantasan, Tahap Pre Eliminasi, Tahap Eliminasi dan Tahap Pemeliharaan. Nantinya status eliminasi disesuaikan dengan draft Revisi SK Menkes tentang Surveilans Migrasi Malaria yang akan segera disahkan yaitu Akselerasi, Intensifikasi,Pembebasan dan Pemeliharaan.
- Penyempurnaan karakteristik epidemiologi daerah Kabupaten / Kota sesuai Tahapan Eliminasi
- Penyempurnaan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria di Pelayanan Kesehatan dan KKP Peran KKP dalam surveilans migrasi malaria diharapkan makin meningkat seperti melakukan kegiatan pemetaan terhadap daerah reseptif vektor malaria di daerah perimeter dan buffer terkait status eliminasi yang telah diraih bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, peningkatan pengawasan kedatangan pesawat atau kapal khususnya pelaku perjalanan dari daerah endemis malaria (Active Case Detection (ACD) , dan meningkatan koordinasi antara KKP dan Dinas Kesehatan yang ada di wilayahnya terkait alur notifikasi (Cross Notification) .
- Pembahasan revisi juknis Pedoman Penggunaan Kelambu Berinsektida Menuju Eliminasi Malaria
- Paparan Evaluasi Program Malaria dan Rencana Anggaran tahun 2020 di Subdit Malaria bersumber APBN
- Paparan Evaluasi Program Malaria dan Rencana Anggaran tahun 2020 di Subdit Malaria bersumber Dana Hibah (GF, Unicef dan WHO)
Petugas Yang Mengikuti Pertemuan,
1. Uli Rohati Siregar, SKM, MKM
2. Rustama Sihite, SKM
No comments:
Post a Comment